Sertifikasi Halal Pakaian 2026: Syarat, Proses, dan Aturan Terbaru

Table of Contents

Apakah produk baju, pakaian muslim, hijab, atau produk tekstil perlu memiliki sertifikat halal? Pertanyaan ini semakin relevan bagi pelaku usaha fashion, produsen pakaian, industri tekstil, hingga pemilik merek lokal yang ingin memperluas pasar.

Sertifikasi halal pakaian merupakan bagian dari penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) untuk kategori barang gunaan tertentu. Penilaiannya tidak hanya berkaitan dengan bahan utama kain, tetapi juga dapat mencakup bahan tambahan, bahan penolong, serta proses produksi yang berpengaruh terhadap status kehalalan produk.

Bagi pelaku usaha, memahami aturan dan persyaratan sertifikasi halal sejak awal dapat membantu mempersiapkan dokumen, menelusuri asal bahan, serta membangun proses produksi yang lebih tertata.

Apa Itu Sertifikasi Halal Pakaian?

Sertifikasi halal pakaian adalah proses untuk memperoleh pengakuan halal atas produk sandang sesuai ketentuan Jaminan Produk Halal yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks industri tekstil, pemeriksaan tidak selalu berhenti pada kain yang terlihat oleh konsumen. Bahan yang digunakan dalam proses produksi, seperti bahan finishing, perekat, zat tambahan tertentu, dan bahan penolong lainnya, juga dapat menjadi titik kritis yang perlu diperiksa sesuai karakteristik produk.

Hal ini penting karena produk akhir harus didukung oleh bahan dan proses yang memenuhi ketentuan halal. Pelaku usaha perlu menyiapkan informasi yang dapat ditelusuri mengenai bahan baku, pemasok, proses produksi, dan fasilitas yang digunakan.

Apakah Baju dan Pakaian Wajib Bersertifikat Halal?

Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta perubahan dan peraturan pelaksananya.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal, termasuk barang gunaan. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 yang menyesuaikan masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah kategori produk.

Berdasarkan informasi resmi BPJPH mengenai penyesuaian tersebut, masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk barang gunaan kategori sandang, penutup kepala, dan aksesori diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.

Artinya, pelaku usaha pada kategori yang termasuk dalam ketentuan tersebut perlu memperhatikan tenggat penahapan terbaru. Namun, cakupan kewajiban harus tetap diperiksa berdasarkan jenis produk, klasifikasi barang, ketentuan yang berlaku, dan kemungkinan adanya aturan khusus.

Pelaku usaha juga dapat mempersiapkan sertifikasi sebelum masa penahapan berakhir. Persiapan lebih awal membantu bisnis mengidentifikasi bahan kritis dan memperbaiki dokumentasi tanpa harus menunggu mendekati tenggat.

Catatan: Jangan menyimpulkan bahwa semua produk fashion otomatis wajib atau tidak wajib bersertifikat halal hanya berdasarkan nama dagang. Periksa klasifikasi produk dan pedoman resmi yang relevan.

Jenis Produk yang Perlu Diperhatikan

Dalam industri fashion dan tekstil, beberapa kategori produk yang perlu diperhatikan antara lain:

• Pakaian: kaus, kemeja, celana, jaket, pakaian anak, dan jenis produk sandang lainnya yang masuk dalam klasifikasi terkait.
• Pakaian muslim: gamis, baju koko, mukena, dan produk sandang sejenis sesuai klasifikasi barangnya.
• Penutup kepala: hijab, kerudung, peci, dan produk lain yang termasuk kategori terkait.
• Aksesori: aksesori fashion yang masuk dalam kategori barang gunaan sesuai peraturan.
• Produk berbahan kulit: tas, sepatu, ikat pinggang, dompet, atau produk kulit lainnya yang perlu diperiksa sesuai kategori dan ketentuan halal yang berlaku.
• Produk tekstil lainnya: produk berbahan kain yang termasuk kelompok barang gunaan sesuai klasifikasi peraturan.

Daftar tersebut merupakan contoh kategori untuk membantu identifikasi awal, bukan daftar final seluruh produk yang wajib bersertifikat halal. Penentuan ruang lingkup pengajuan harus mengacu pada klasifikasi dan ketentuan resmi yang berlaku.

Titik Kritis Halal dalam Produksi Pakaian dan Tekstil

Dalam proses sertifikasi halal tekstil, pemeriksaan bahan dan proses menjadi bagian penting. Berikut beberapa area yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha.

1. Bahan baku kain dan serat

Identifikasi bahan yang digunakan, seperti katun, poliester, rayon, wol, atau serat lainnya. Untuk bahan yang memiliki titik kritis halal, pelaku usaha perlu menelusuri asal bahan dan bukti pendukungnya sesuai kebutuhan pemeriksaan.

2. Pewarna dan bahan finishing

Proses pewarnaan dan finishing dapat menggunakan bahan kimia, bahan tambahan, atau komponen tertentu yang perlu ditinjau. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan komposisi, asal bahan, fungsi, dan risiko kehalalannya.

3. Bahan penolong produksi

Bahan penolong yang digunakan dalam proses pengolahan tekstil perlu diidentifikasi apabila relevan terhadap penilaian halal. Dokumen teknis dari pemasok dapat membantu menjelaskan identitas dan asal bahan tersebut.

4. Perekat dan komponen tambahan

Produk tertentu menggunakan perekat, pelapis, aksesori, atau komponen tambahan. Bahan-bahan tersebut perlu ditelusuri sesuai karakteristik produk, terutama apabila memiliki kemungkinan berasal dari bahan hewani atau sumber lain yang memerlukan verifikasi.

5. Penyimpanan dan pencegahan kontaminasi

Pelaku usaha perlu memastikan bahan dan produk ditangani dengan prosedur yang sesuai. Pengendalian penyimpanan, pengemasan, serta pencegahan kontaminasi silang perlu diperhatikan sesuai persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang berlaku.

Syarat Dokumen Sertifikasi Halal Pakaian

Dokumen yang diperlukan dapat berbeda sesuai skala usaha, jenis produk, skema sertifikasi, serta kompleksitas proses produksi. Sebagai persiapan awal, pelaku usaha dapat mengumpulkan dokumen berikut:

1. Data pelaku usaha: identitas pemilik atau penanggung jawab dan informasi usaha.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB): dokumen legalitas usaha yang sesuai dengan kegiatan bisnis.
3. Daftar produk: nama produk, merek, varian, deskripsi, serta foto produk atau kemasan jika relevan.
4. Daftar bahan: bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan komponen lain yang relevan.
5. Dokumen pendukung bahan: sertifikat halal atau bukti pendukung lain sesuai karakteristik dan ketentuan yang berlaku.
6. Informasi pemasok: nama pemasok dan data penelusuran bahan yang dibutuhkan.
7. Diagram alir proses produksi: penjelasan tahapan mulai dari penerimaan bahan hingga produk selesai.
8. Informasi fasilitas produksi: peralatan, penyimpanan, pengemasan, dan pengendalian proses yang relevan.
9. Dokumen SJPH: dokumen Sistem Jaminan Produk Halal sesuai skema dan persyaratan yang berlaku.
10. Dokumen tambahan: dokumen teknis atau dokumen pendukung lain apabila diminta dalam proses pemeriksaan.

Daftar di atas merupakan checklist awal, bukan pengganti daftar persyaratan resmi. Pelaku usaha sebaiknya memverifikasi kelengkapan dokumen berdasarkan pedoman barang gunaan dan jalur sertifikasi yang sesuai.

Cara Mengurus Sertifikasi Halal Pakaian

Secara umum, proses pengajuan sertifikasi halal dilakukan melalui tahapan berikut. Detail teknis dapat berbeda berdasarkan skema, klasifikasi produk, dan ketentuan sistem yang berlaku.

Langkah 1: Identifikasi produk dan ruang lingkup

Tentukan produk pakaian atau tekstil yang akan diajukan, termasuk merek, varian, fasilitas produksi, dan proses yang digunakan. Pastikan kategori produk sudah diidentifikasi sebelum menyusun permohonan.

Langkah 2: Periksa bahan dan proses produksi

Buat daftar bahan secara lengkap, telusuri pemasok, kumpulkan bukti pendukung, dan identifikasi titik kritis halal. Periksa pula bahan penolong serta tahapan produksi yang relevan.

Langkah 3: Lengkapi dokumen usaha dan SJPH

Siapkan legalitas usaha, informasi produk, daftar bahan, diagram alir produksi, serta dokumen lain sesuai persyaratan. Perbaiki ketidaksesuaian dokumen sebelum permohonan diajukan.

Langkah 4: Ajukan melalui sistem resmi

Pengajuan dilakukan melalui sistem layanan sertifikasi halal resmi BPJPH, yaitu SIHALAL, sesuai prosedur dan skema yang berlaku. Ikuti pilihan layanan serta persyaratan yang tersedia untuk kategori produk terkait.

Langkah 5: Jalani pemeriksaan sesuai skema

Permohonan akan mengikuti proses verifikasi, pemeriksaan, atau pengujian sesuai skema dan karakteristik produk. Pelaku usaha perlu memberikan informasi yang benar serta menindaklanjuti permintaan perbaikan apabila ada.

Langkah 6: Tindak lanjuti hasil pemeriksaan

Jika terdapat kekurangan dokumen atau temuan, lakukan perbaikan dan siapkan bukti pendukung. Waktu penyelesaian bergantung pada kelengkapan dokumen, kompleksitas produk, dan tahapan pemeriksaan yang berlaku.

Langkah 7: Penerbitan sertifikat halal

Setelah seluruh tahapan dan keputusan yang dipersyaratkan terpenuhi, BPJPH menerbitkan sertifikat halal sesuai mekanisme yang berlaku. Pelaku usaha perlu memeriksa kembali data produk dan ruang lingkup sertifikat yang diterbitkan.

Berapa Biaya Sertifikasi Halal Pakaian?

Biaya sertifikasi halal pakaian tidak dapat disamaratakan untuk seluruh pelaku usaha. Besarnya biaya dapat dipengaruhi oleh skema sertifikasi, jenis dan jumlah produk, kompleksitas bahan, fasilitas produksi, serta kebutuhan pemeriksaan atau pengujian.

Selain biaya layanan sertifikasi yang berlaku, pelaku usaha juga perlu membedakan biaya resmi dengan biaya jasa konsultasi atau pendampingan apabila menggunakan penyedia jasa.

Sebelum mengajukan permohonan, mintalah penjelasan mengenai ruang lingkup pekerjaan, komponen biaya, dokumen yang harus disiapkan, dan layanan yang termasuk dalam penawaran.

Untuk informasi mengenai layanan dan ketentuan biaya, periksa sumber resmi BPJPH atau konsultasikan kebutuhan usaha berdasarkan kondisi produk yang sebenarnya.

Manfaat Sertifikasi Halal bagi Bisnis Fashion

Sertifikasi halal dapat memberikan sejumlah manfaat bagi pelaku usaha pakaian dan tekstil, antara lain:

• Meningkatkan kepercayaan konsumen: memberikan informasi mengenai status halal produk yang telah memenuhi proses sertifikasi.
• Memperkuat tata kelola bahan: mendorong pencatatan bahan dan penelusuran pemasok yang lebih terstruktur.
• Meningkatkan kesiapan bisnis: membantu pelaku usaha mempersiapkan dokumen dan prosedur sesuai persyaratan.
• Mendukung daya saing: menjadi salah satu aspek kepatuhan dan nilai tambah bagi bisnis yang menyasar pasar dengan kebutuhan produk halal.
• Mendukung pengembangan rantai pasok: dokumentasi bahan dan proses dapat membantu komunikasi dengan mitra bisnis yang memerlukan informasi halal.

Manfaat tersebut bukan jaminan bahwa penjualan akan meningkat secara otomatis. Hasil bisnis tetap dipengaruhi kualitas produk, harga, distribusi, pemasaran, dan kebutuhan konsumen.

Kesalahan yang Perlu Dihindari

• Menganggap semua jenis kain otomatis halal tanpa memeriksa bahan dan proses yang relevan.
• Mengabaikan bahan penolong, perekat, finishing, atau komponen tambahan.
• Menggunakan dokumen pemasok yang tidak sesuai dengan bahan yang benar-benar digunakan.
• Menyusun diagram alir yang tidak menggambarkan proses produksi sebenarnya.
• Menganggap tenggat penahapan sebagai alasan untuk menunda seluruh persiapan.
• Menganggap sertifikat pasti terbit tanpa memperhatikan hasil verifikasi dan pemeriksaan.

FAQ Sertifikasi Halal Pakaian

1. Apakah pakaian muslim wajib bersertifikat halal?

Pakaian muslim perlu dinilai berdasarkan klasifikasi produk dan ketentuan Jaminan Produk Halal yang berlaku. Jangan menyimpulkan kewajiban hanya dari nama atau fungsi pakaian.

2. Apakah hijab dan kerudung termasuk kategori yang perlu diperhatikan?

Ya. Penutup kepala termasuk kategori barang gunaan yang disebut dalam ketentuan penahapan kewajiban sertifikasi halal. Pelaku usaha perlu memeriksa klasifikasi produk dan aturan terbaru yang relevan.

3. Kapan batas penahapan sertifikasi halal pakaian?

Berdasarkan informasi BPJPH mengenai PP Nomor 40 Tahun 2026, masa penahapan untuk kategori barang gunaan berupa sandang, penutup kepala, dan aksesori diperpanjang hingga 17 Oktober 2028. Pastikan produk yang diajukan memang termasuk kategori tersebut.

4. Apakah sertifikasi halal tekstil hanya memeriksa kain?

Tidak selalu. Penilaian dapat mencakup bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi, fasilitas, dan aspek lain yang relevan terhadap pemenuhan persyaratan halal.

5. Apakah UMKM fashion bisa mengajukan sertifikasi halal?

Pelaku UMKM dapat mempersiapkan pengajuan sesuai jalur dan persyaratan yang berlaku. Namun, kelayakan skema serta ketersediaan program fasilitasi harus diperiksa berdasarkan kategori produk dan ketentuan terbaru.

6. Di mana mengajukan sertifikasi halal pakaian?

Informasi pengajuan dapat diperiksa melalui sistem resmi SIHALAL di ptsp.halal.go.id dan kanal informasi BPJPH.

Konsultasikan Persiapan Sertifikasi Halal Produk Fashion Anda

Pelaku usaha pakaian, hijab, produk tekstil, dan aksesori dapat memulai persiapan dengan memetakan produk, mengidentifikasi bahan kritis, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebelum mengajukan sertifikasi halal.

Jika Anda membutuhkan bantuan untuk meninjau kesiapan dokumen dan memahami tahapan sertifikasi halal, BikinHalal.com dapat menjadi salah satu pilihan konsultasi awal sesuai kebutuhan usaha Anda.

Konsultasi melalui WhatsApp: 0895-3388-30308

Website: www.bikinhalal.com

Referensi Resmi

• Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
• BPJPH: Penyesuaian Penahapan Kewajiban Sertifikasi Halal Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2026.
• JDIH BPJPH: Keputusan Kepala BPJPH Nomor 374 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal Barang Gunaan.
• Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian: Tekstil Bersertifikat Halal.
• SIHALAL — Sistem Informasi Halal BPJPH.

Artikel ini merupakan informasi umum dan bukan pengganti pemeriksaan klasifikasi produk atau konsultasi hukum. Persyaratan teknis harus diverifikasi berdasarkan peraturan dan pedoman resmi terbaru.