7 Platform Pinjaman Syariah Online Terdaftar OJK, Cek Sebelum Mengajukan

Table of Contents


Kebutuhan dana untuk keperluan pribadi maupun modal usaha membuat banyak orang mencari pinjaman syariah online terdaftar OJK. Berbeda dengan pinjaman konvensional, pembiayaan syariah menggunakan akad sesuai prinsip syariah, seperti murabahah, musyarakah, atau wakalah bil ujrah, bergantung pada jenis transaksinya.

Di Indonesia, terdapat sejumlah penyelenggara fintech lending yang tercatat menjalankan kegiatan usaha berbasis syariah. Berdasarkan direktori OJK per 31 Juli 2026, terdapat tujuh penyelenggara dengan kategori usaha syariah. Berikut daftar dan karakteristiknya.

Daftar 7 Platform Pinjaman Syariah Online

1. Ammana

Ammana dikelola PT Ammana Fintek Syariah dan telah memperoleh izin OJK pada 13 Desember 2019. Platform ini menawarkan layanan pendanaan online untuk kebutuhan perorangan maupun produktif. Situs resminya menampilkan fasilitas pendanaan hingga Rp5 juta. Calon pengguna perlu memenuhi persyaratan identitas, usia, pekerjaan atau usaha, dan rekening bank.

2. ALAMI

ALAMI dikelola PT Alami Fintek Sharia dan berizin OJK sejak 27 Mei 2020. Platform ini lebih berfokus pada pembiayaan produktif untuk UMKM dan perusahaan, seperti invoice financing dan purchase order financing. Artinya, ALAMI lebih sesuai bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal kerja berdasarkan transaksi bisnis, bukan pinjaman tunai konsumtif.

3. Dana Syariah Indonesia

Dana Syariah Indonesia (DSI) dikelola PT Dana Syariah Indonesia. Perusahaan ini tercantum dalam direktori OJK sebagai penyelenggara dengan jenis usaha syariah.

Namun, ada peringatan penting: OJK menjatuhkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) pada Oktober 2025. DSI dilarang menghimpun pendanaan baru dan menyalurkan pendanaan baru. Karena itu, platform ini tidak direkomendasikan untuk pengajuan pembiayaan baru sampai ada pengumuman resmi mengenai perubahan statusnya.

4. Duha Syariah

Duha Syariah dikelola PT Duha Madani Syariah dan berizin OJK sejak 21 April 2021. Produknya mencakup pembiayaan pembelian barang, jasa, pendidikan, perjalanan, serta pembiayaan produktif untuk usaha. Persyaratan pengajuan berbeda menurut jenis produk dan kerja sama mitra.

5. Qazwa

Qazwa dikelola PT Qazwa Mitra Hasanah dan memperoleh izin OJK pada 24 Agustus 2021. Platform ini berorientasi pada pendanaan produktif berbasis syariah, terutama untuk mendukung kegiatan usaha. Calon pengguna perlu memeriksa ketersediaan produk, kriteria penerima pembiayaan, serta akad yang ditawarkan melalui kanal resminya.

6. PAPITUPI Syariah

PAPITUPI Syariah dikelola PT Piranti Alphabet Perkasa dan berizin OJK sejak 8 September 2021. Platform ini menawarkan pembiayaan berbasis syariah untuk kebutuhan tertentu, termasuk pembelian barang. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah persyaratan perusahaan mitra dan ketentuan kelayakan pemohon.

7. ETHIS

ETHIS dikelola PT Ethis Fintek Indonesia dan berizin OJK sejak 17 September 2021. Platform ini berfokus pada pendanaan produktif, termasuk pembiayaan proyek dan kebutuhan bisnis. ETHIS lebih relevan bagi pelaku usaha yang memiliki proyek atau transaksi produktif dibandingkan pencari dana tunai untuk kebutuhan sehari-hari.

Tabel Perbandingan Platform Fintech Syariah

PlatformFokus LayananCatatan
AmmanaPerorangan dan produktifPendanaan online hingga Rp5 juta pada situs resmi.
ALAMIInvoice dan PO financingBerorientasi pada kebutuhan usaha.
Dana SyariahPendanaan berbasis syariahSedang dikenai pembatasan kegiatan usaha.
Duha SyariahBarang, jasa, dan usahaKetentuan berbeda menurut produk.
QazwaPembiayaan produktifPeriksa ketersediaan produk dan akad.
PAPITUPI SyariahPembiayaan barangPeriksa persyaratan mitra.
ETHISProyek dan bisnisBerorientasi pada pembiayaan produktif.

Tips Memilih Pinjaman Syariah Online yang Aman

Sebelum mengajukan pembiayaan, jangan hanya melihat jumlah plafon atau kecepatan pencairan. Perhatikan beberapa hal berikut:

  • Cek izin OJK: cocokkan nama badan hukum dan sistem elektronik pada direktori resmi.
  • Pahami akad: pelajari apakah transaksi menggunakan murabahah, musyarakah, wakalah bil ujrah, atau akad lainnya.
  • Hitung seluruh biaya: periksa margin, ujrah, administrasi, dan total kewajiban pembayaran.
  • Sesuaikan kemampuan bayar: jangan mengajukan pembiayaan melebihi kemampuan penghasilan atau arus kas usaha.
  • Hindari janji pencairan pasti: persetujuan tetap bergantung pada analisis dan persyaratan penyelenggara.

Perlu diingat, izin OJK tidak berarti setiap produk otomatis bebas risiko atau pengajuan pasti disetujui. Status legalitas juga harus diperiksa kembali sebelum bertransaksi.

Kesimpulan

Tujuh platform fintech syariah yang tercantum dalam direktori OJK per Juli 2026 adalah Ammana, ALAMI, Dana Syariah Indonesia, Duha Syariah, Qazwa, PAPITUPI Syariah, dan ETHIS. Namun, Dana Syariah Indonesia sedang dikenai pembatasan kegiatan usaha sehingga tidak boleh menerima pendanaan maupun menyalurkan pembiayaan baru.

Pilih platform sesuai kebutuhan. Ammana dan Duha memiliki produk untuk kebutuhan tertentu, sementara ALAMI, Qazwa, dan ETHIS lebih berorientasi pada pembiayaan produktif. Selalu periksa akad, biaya, persyaratan, dan status terbaru sebelum mengajukan.

FAQ Pinjaman Syariah Online

Apakah pinjaman syariah online terdaftar OJK pasti aman?

Izin OJK menunjukkan penyelenggara memiliki legalitas sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi bukan jaminan bebas risiko atau jaminan persetujuan pembiayaan.

Apakah semua fintech syariah memberikan pinjaman tunai?

Tidak. Sebagian menyediakan pembiayaan pembelian barang atau jasa, sedangkan lainnya berfokus pada modal usaha, invoice, dan proyek.

Bagaimana cara mengecek legalitas pinjaman syariah?

Periksa direktori LPBBTI di situs resmi OJK atau hubungi Kontak OJK 157 dan WhatsApp 081-157-157-157.


Tentang Penulis

Alfathu Kabiru Rifa'i merupakan pemerhati keuangan, akuntansi, dan ekonomi syariah. Melalui BikinHalal.com, penulis membagikan informasi seputar keuangan syariah, bisnis, UMKM, dan sertifikasi halal.

Disclaimer: Artikel ini merupakan informasi umum, bukan rekomendasi pembiayaan personal. Data direktori yang digunakan mengacu pada publikasi OJK per 31 Juli 2026. Status izin, layanan, biaya, dan persyaratan dapat berubah. Lakukan pengecekan langsung kepada OJK dan penyelenggara sebelum mengambil keputusan.