MUI Tetapkan Vape Haram! Ini Isi Fatwa Nomor 131 Tahun 2026

Penggunaan vape atau rokok elektrik selama ini menjadi perbincangan di masyarakat, termasuk dari sudut pandang kesehatan dan hukum Islam. Sebagian orang menganggap vape sebagai alternatif rokok konvensional. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya ketetapan penting dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Pada 6 November 2026, Komisi Fatwa MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Dalam fatwa tersebut, MUI menetapkan bahwa penggunaan vape hukumnya haram. Ketentuan ini juga mencakup penyalahgunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik.
MUI Tetapkan Vape Haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026
Ketetapan tersebut diumumkan melalui laman resmi MUI pada 9 November 2026. Fatwa ini menjadi perhatian karena tidak hanya membahas penggunaan vape oleh konsumen, tetapi juga aktivitas bisnis yang berkaitan dengan rokok elektrik.
Dalam ketentuan hukumnya, MUI menetapkan tiga hal utama:
- Penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta untuk mencegah penyalahgunaannya sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- Penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
- Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.
Dengan demikian, ketetapan MUI tidak hanya ditujukan kepada pengguna, tetapi juga mencakup pihak yang memproduksi dan memperjualbelikan produk vape.
Mengapa Vape Diharamkan oleh MUI?
Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar penetapan fatwa tersebut. MUI menyoroti dampak penggunaan vape terhadap kesehatan, lingkungan, serta potensi penyalahgunaannya.
1. Membahayakan Kesehatan
Vape merupakan perangkat elektronik yang memanaskan cairan tertentu hingga menghasilkan aerosol untuk dihirup. Cairan tersebut dapat mengandung nikotin, gliserin, dan bahan penambah rasa.
Nikotin merupakan zat yang bersifat adiktif atau dapat menyebabkan ketergantungan. Karena itu, penggunaan produk yang mengandung nikotin perlu mendapat perhatian, terutama bagi anak-anak dan remaja.
2. Berpotensi Menjadi Sarana Penyalahgunaan Zat Terlarang
MUI juga mempertimbangkan potensi penggunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Dalam penjelasan Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, pendekatan yang digunakan antara lain prinsip sadd adz-dzari'ah, yaitu menutup jalan yang dapat mengarah pada perbuatan yang dilarang.
3. Memperhatikan Dampak terhadap Lingkungan
Penggunaan vape juga menghasilkan limbah perangkat elektronik, baterai, dan kemasan cairan. Pengelolaan limbah tersebut perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Apakah Produksi dan Penjualan Vape Juga Haram?
Ya. Salah satu hal penting dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 adalah ketentuan yang secara tegas menyebutkan bahwa memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik hukumnya haram.
Artinya, ketetapan tersebut tidak hanya membahas perilaku konsumen. Pelaku usaha yang memproduksi maupun memperdagangkan vape juga perlu memperhatikan ketentuan fatwa tersebut.
Bagi pelaku usaha, perkembangan ini penting untuk dipahami sebelum menjalankan atau mengembangkan bisnis yang berkaitan dengan produk rokok elektrik.
Apakah Fatwa Ini Juga Mengharamkan Rokok Tembakau Konvensional?
Perlu dipahami bahwa Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 secara khusus membahas rokok elektrik atau vape. Karena itu, jangan langsung menyimpulkan bahwa seluruh pembahasan hukum rokok tembakau konvensional ditetapkan melalui fatwa yang sama.
Hukum rokok konvensional memiliki pembahasan dan ketetapan tersendiri. MUI sebelumnya telah mengeluarkan Fatwa Nomor 6 Tahun 2009 tentang Hukum Merokok, yang memuat ketentuan hukum berdasarkan kondisi dan kelompok tertentu.
Dengan demikian, pembaca perlu membedakan antara rokok elektrik dan rokok tembakau biasa ketika memahami ketetapan hukum yang dikeluarkan MUI.
Apakah Fatwa MUI Berarti Vape Langsung Dilarang oleh Pemerintah?
Fatwa keagamaan dan peraturan perundang-undangan merupakan dua hal yang berbeda. Fatwa MUI menjadi pedoman keagamaan bagi umat Islam, sedangkan larangan yang disertai sanksi hukum negara memerlukan dasar peraturan dari pemerintah dan lembaga yang berwenang.
Dalam rekomendasi Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI meminta Presiden bersama DPR menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. MUI juga merekomendasikan pemerintah mengambil langkah untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik.
Karena itu, penetapan fatwa haram tidak boleh langsung disamakan dengan pernyataan bahwa pemerintah telah memberlakukan larangan nasional beserta sanksi pidana terhadap seluruh pengguna atau penjual vape.
Kesimpulan
MUI telah menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape pada 6 November 2026. Fatwa tersebut menyatakan bahwa penggunaan vape, penyalahgunaan vape untuk konsumsi zat terlarang, serta kegiatan produksi dan perdagangan vape hukumnya haram.
Ketetapan ini didasarkan pada pertimbangan bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, dan pencegahan penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika maupun zat adiktif lainnya.
Masyarakat sebaiknya memahami isi fatwa secara utuh dan tidak mencampuradukkan ketentuan mengenai vape dengan pembahasan hukum rokok tembakau konvensional. Untuk memperoleh informasi yang akurat, rujuklah dokumen dan penjelasan resmi dari MUI.
Artikel ini disusun untuk tujuan edukasi dan informasi. Untuk memahami persoalan hukum Islam secara lebih mendalam, pembaca dapat merujuk langsung kepada fatwa resmi MUI dan berkonsultasi dengan ulama atau lembaga keagamaan yang berwenang.